Berita Berita Properti

Seluk-beluk Pembebasan Lahan | Dasar Hukum, Syarat, dan Nilai Ganti Rugi

3 menit

Dalam suatu pengerjaan proyek infrastruktur seperti jalan tol, terkadang kita menemukan suatu permasalahan yang kerap menimbulkan polemik dengan pemilik tanah salah satunya terkait dengan pembebasan lahan. Simak seluk-beluk pembebasan lahan di artikel ini.

Sahabat 99, kamu harus tahu apa itu pembebasan lahan.

Terlebih, bagi kamu yang saat ini mempunyai tanah dan sebagian tanah tersebut berpotensi untuk dijadikan pembangunan proyek.

Apalagi, pembebasan lahan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, lo.

Terkadang, pihak swasta juga melakukannya untuk sebuah proyek tertentu, misalnya, pembangunan kota mandiri atau sekadar sebagai cadangan lahan (landbank).

Maka dari itu, mereka melakukan pendekatan pada warga dengan melakukan pembebasan lahan masyarakat.

Nah, tak jarang dalam pembebasan lahan ini menuai polemik salah satunya dengan ganti rugi.

Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan pembebasan lahan di bawah ini, ya!

Apa Itu Pembebasan Lahan?

Sahabat 99, pembebasan lahan dapat diartikan sebagai pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya untuk dijadikan sarana kepentingan umum.

Nah, pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya.

Terkait pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, hal itu sudah diatur berdasarkan undang-undang (onteigening).

Yuk simak penjelasannya supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Dasar Hukum

dasar hukum pembebasan lahan

sumber: blog.rumah123.com

Dasar hukum pembebasan lahan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015.

Aturan tersebut merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden terdapat beberapa beleid yang di antaranya sebagai berikut.

  1. Instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas khusus pemerintah dalam rangka penyedia infrastruktur dan kepentingan umum.
  2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
  3. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
  4. Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai Objek Pengadaan Tanah.
  5. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
  6. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Syarat Pembebasan Lahan

syarat pembebasan lahan

sumber: mediaindonesia.com

Berbicara pengadahan lahan, maka ada beberapa syarat yang perlu kamu ketahui dalam proses pembebasan lahan ini.




Berikut syaratnya:

  • Pembebasan tanah merupakan upaya terakhir untuk menguasai tanah yang diperlukan dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan tanah tersebut.
  • Tanah diperlukan untuk kepentingan umum pemerintah.
  • Ada ganti rugi yang layak bagi pemilik lahan.
  • Dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden.
  • Ganti rugi yang tidak memuaskan harus banding ke Pengadilan Negeri sampai dirasa pemilik lahan mendapatkan ganti rugi yang sebanding.

Perhitungan Ganti Rugi Pembebasan Lahan

ganti rugi pembebasan lahan

sumber: okezone.com

Dikutip hukum-online, penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai.

Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak atas ganti rugi.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Sementara dikutip hukum-hukum, tren terdahulu yakni sebelum tahun 2015, patokan yang dianut pemerintah ialah NJOP.

Kini, mulai menggunakan pendekatan baru, yakni harga di atas NJOP yang lebih mendekati harga nilai riil.

Namun patokan NJOP sudah mulai ditinggalkan sebagimana langkah Pemda DKI Jakarta.

Untuk itu, penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah yang meliputi beberapa hal.

Penilaian tersebut yaitu tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Nilai Ganti Kerugian tersebut merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum, dan merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.

Jika terjadi ketidaksepakatan harga, maka pemilik tanah dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah.

Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri juga dalam waktu paling lama 14 hari kerja juga dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

***

Demikianlah penjelasan sederhana mengenai pembebasan lahan.

Semoga informasi ini bermanfaat.

Simak artikel menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.

Jangan lupa, cek rumah idamanmu di www.99.co/id!




Ilham Budhiman

Penulis

Related Posts