Begini Contoh Perhitungan PBB Terbaru

Begini Contoh Perhitungan PBB Terbaru

- Septian Nugraha
Begini Contoh Perhitungan PBB Terbaru

Contoh perhitungan PBB-P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan hal yang penting untuk kamu ketahui. 

Mengingat per 5 Januari 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan perubahan tarif atas pajak tersebut. 

Perubahan tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Disebutkan, tarif PBB naik menjadi maksimal 0,5 persen, dari yang awalnya 0,1 hingga 0,3 persen. 

Pada poin berikutnya disebutkan bahwa PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari tarif lahan lainnya.

Pengertian dan Dasar Penghitungan PBB

Sebelum membahas contoh perhitungan PBB, ada baiknya kamu terlebih dahulu mengetahui seluk-beluk mengenai bea pajak tersebut. 

Di bawah ini akan kami hadirkan ulasan mengenai pengertian PBB, objek dan subjek pengenaan pajak, beserta dasar perhitungannya.

Karena itu agar tidak salah kaprah, simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Pengertian dan Objek/Subjek PBB

Pengertian PBBPengertian PBB-P2 diterangkan dalam Pasal 1 ayat (37) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Berdasarkan peraturan tersebut, diterangkan bahwa objek PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan.

Ini tidak termasuk pada kawasan yang digunakan sebagai kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Di dalam Pasal 77 diterangkan pula mengenai apa itu subjek kena Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek PBB sendiri adalah orang yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Baca juga:

Online atau Offline? Ini Cara Bayar PBB Tanpa Ribet

Dasar Pengenaan PBB

Dasar Pengenaan PBB

Ada tiga aspek yang menjadi dasar penghitungan PBB; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) . 

Ketiganya merupakan hal krusial untuk menentukan besaran bea PBB yang harus dibayarkan setiap tahunnya. 

NJOP ialah harga rata-rata objek kena pajak yang didapat dari transaksi jual beli. Ini mencakup bumi dan bangunan yang diperjualbelikan. 

Taksiran nilai bea NJOP ditentukan melalui sejumlah aspek; luas tanah dan bangunan, lokasi, pemanfaatan bangunan, hingga bahan baku yang digunakan untuk membuat bangunan.

Sementara NJKP atau assessment value adalah bagian dari NJOP.

Ini merupakan besaran nilai jual yang dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang.

Maka itu, besaran NJKP saling berhubungan dengan nilai NJOP.

Besaran angka NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20 persen dari nilai jual dan setinggi-tingginya seratus persen dari nilai jual.

Adapun besaran NJOPTKP adalah paling sedikit sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009. 

Contoh Perhitungan PBB

Contoh Perhitungan PBB

Patut diketahui, besaran PBB yang harus dibayarkan setiap orang berbeda-berbeda.

Hal itu dipengaruhi sejumlah faktor seperti NJOP, NJKP, dan NJOPTKP. 

Sebab untuk mengetahui besaran PBB tiap tahunnya, kamu harus terlebih dahulu mengetahui ketiga bea yang telah disebutkan di atas. 

Berikut adalah contoh perhitungannya: 

  • Rumus perhitungan PBB: Nilai NJKP x besaran NJKP x 0,5 persen.  
  • Rumus perhitungan NJOP:  (NJOP Bumi: luas tanah X nilai tanah) + (NJOP Bangunan: luas bangunan X nilai bangunan)
  • Nilai NJOPTKP: Ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda). 
  • Rumus mengetahui Nilai NJKP: NJOP - NJOPTKP 

Sebagai catatan, persentase nilai NJKP berbeda-beda tergantung dari nilai objek pajaknya. 

Bila nilai objek pajak yang dihasilkan kurang dari Rp 1 miliar, maka persentase yang terlihat pada NJKP nya adalah 20 persen.

Bila nilai objek pajaknya mencapai Rp 1 miliar atau lebih, maka persentase yang terlihat adalah 40 persen.  

Agar lebih jelas, berikut kami hadirkan simulasinya: 

Bapak Iwan memiliki rumah dengan luas tanah 60 meter persegi dan bangunan 30 meter persegi. 

Harga tanahnya Rp3 juta per meter persegi, sedang harga bangunan adalah Rp2 juta per meter persegi dengan NJOPTKP Rp8 juta. 

Langkah awal untuk mengetahui nilai PBB adalah, dengan mencari nilai NJOP terlebih dahulu. Berikut caranya:

Tanah 60 meter persegi X Rp 3 juta = Rp 180 juta.  

Bangunan 30 meter persegi X Rp 2 juta = Rp 60 juta.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka nilai NJOP rumah Pak Iwan adalah sebesar Rp240 juta.

Angka tersebut didapat dari penjumlahan hasil nilai tanah dengan bangunan (Rp 180 juta + Rp 60 juta = Rp 240 juta). 

Langkah berikutnya adalah mencari NJKP. Caranya dengan mengurangi nilai NJOP dan NJOPTKP (Rp 240 juta - Rp 8 juta = Rp 232 juta)

Setelah nilai NJOP, NJKP dan NJOPTKP diketahui, maka inilah cara untuk menghitung nilai PBB yang perlu kita bayarkan. 

Rumusnya adalah  NJKP X persentase NJKP X persentase PBB (Rp 232 juta X 20 persen X 0,5 persen = Rp 232 ribu). 

Dari situ kita dapat mengetahui bahwa besaran PBB yang wajib dibayarkan Pak Iwan setiap tahunnya adalah Rp232 ribu.

Baca juga:

Besaran Denda Telat Bayar PBB beserta Cara Menghitungnya

Itulah cara dan contoh perhitungan PBB yang patut Anda ketahui.

Jangan lupa, temukan berbagai rekomendasi perumahan berkualitas dan nyaman seperti Citra Garden Puri, Padi Village, dan Podomoro Park Bandung hanya di 99.co Indonesia, ya.

Author

Septian Nugraha