Pajak Bumi dan Bangunan, Perhitungan hingga Cara Bayarnya

Pajak Bumi dan Bangunan, Perhitungan hingga Cara Bayarnya

- Yuhan Al Khairi
Pajak Bumi dan Bangunan, Perhitungan hingga Cara Bayarnya

Bagi Anda yang memiliki rumah, pasti sudah familiar dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

PBB adalah “iuran” atau pajak yang dikenakan oleh negara, bagi mereka yang telah memiliki hunian pribadi.

Lalu, berapa tarifnya? Jumlah tagihan PBB per individu dan per tahunnya sendiri berpatok pada faktor-faktor tertentu.

Maka, jangan heran bila setiap orang dikenai tarif pajak yang berbeda. 

Namun secara umum, tarif PBB biasanya dikenakan sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). 

NJKP diperoleh 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas hunian.

Cukup rumit memang, sehingga penting untuk mengetahui seluk-beluk PBB secara keseluruhan, beserta cara hitung dan membayarnya. 

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum mengetahui cara menghitung PBB, ada baiknya untuk mengenal lebih jauh terkait pajak ini.

PBB sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan atas dasar Undang-Undang (UU) No.12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah menjadi UU No.12/1994.

Lantas, siapa yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan?

Tak hanya dikenakan kepada individu, pajak ini juga bisa dikenakan kepada perusahaan.

Pasalnya, setiap individu atau badan yang memperoleh manfaat atas hak tanah dan bangunan yang ia miliki, maka mereka wajib untuk menyetorkan PBB kepada pemerintah.

Misalnya jika Anda memiliki sebuah bangunan, lalu bangunan tersebut dijadikan sebagai toko atau tempat usaha

Maka, Anda wajib membayar PBB atas bangunan tersebut karena manfaat yang diterima, begitu pula dengan rumah.

Karena difungsikan sebagai tempat tinggal, maka pemilik rumah wajib menyetor tarif PBB per tahunnya kepada pemerintah.

Jika demikian, apakah semua bangunan yang memiliki manfaat dikenakan PBB? Tentu tidak.

Ada juga jenis objek pajak bumi lain yang tidak dikenakan PBB, seperti:

  • Bangunan yang digunakan semata-mata untuk kebutuhan masyarakat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit pemerintah, tempat wisata pubik, panti asuhan, sekolah negeri, dan candi.
  • Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, serta tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  • Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  • Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan SPPT PBB

Peraturan SPPT PBB

Perlu digarisbawahi, setiap individu yang dikenakan PBB wajib melunasi tagihan paling lambat 6 bulan setelah tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Di dalam SPPT tersebut, Anda bisa mengetahui besaran pajak terutang yang harus dibayar setiap tahunnya.

Adapun beberapa dasar aturan dari SPPT PBB, yakni Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur No.27 Tahun 2018.

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang dibayarkan dari PBB bermanfaat untuk subsidi atas pangan, bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, serta dana untuk mengembangkan alat transportasi umum.

Uang pajak pun memiliki manfaat sebagai sumber penghasilan negara. 

Ini berguna untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sarana umum, seperti jalan dan jembatan.

Baca juga:

Wajib Tahu, Inilah Rincian Biaya dalam Pajak Pembelian Rumah

Dasar Perhitungan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP adalah perkiraan besaran objek bumi atau bangunan, yang biasanya dimasukkan dalam perhitungan PBB. 

NJKP sendiri sebenarnya terbagi atas dua bagian, yakni Objek Pajak Perkebunan dan Pertambangan (40%), serta Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan (bervariasi tergantung NJOP).

Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah dasar pengenaan PBB baik di pedesaan maupun perkotaan.

Umumnya, besaran NJOP didasarkan pada harga rata-rata atau nilai terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak sembarangan, penetapan NJOP sendiri biasanya didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

Faktor Penentu Penetapan NJOP Bumi:

  • Letak;
  • Pemanfaatan;
  • Peruntukan; dan
  • Kondisi lingkungan.

Faktor Penentu Penetapan NJOP Bangunan:

  • Bahan baku yang digunakan pada bangunan;
  • Rekayasa;
  • Letak; dan
  • Kondisi lingkungan.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui jika dasar penetapan NJOP adalah harga rata-rata transaksi jual-beli bangunan.

Namun, bagaimana cara menetapkan NJOP pada bangunan yang didapat tanpa proses jual-beli, seperti hibah atau warisan?

Supaya tidak bingung, berikut penjelasan singkatnya untuk Anda:

Membandingkannya dengan Objek Lain

Dalam hal ini, objek lain yang dimaksud adalah objek berjenis sama, memiliki lokasi yang berdekatan, fungsi yang sama, dan objek lain yang sudah diketahui besaran nilai NJOP serta PBB-nya.

Menghitung Biaya yang Dikeluarkan

Dengan menghitung biaya yang dikeluarkan, Anda bisa mendapatkan nilai perolehan yang baru. 

Artinya, penilaian tersebut akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek.

Memperhatikan Nilai Jual Pengganti

Nilai jual pengganti di sini maksudnya adalah, sebuah nilai yang didapatkan dari keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak. 

Nilai ini bisa dijadikan sebagai dasar penetapan NJOP. Selain itu, ada pula yang namanya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 

NJOPTKP adalah batasan nilai atas objek yang tidak dikenakan PBB.

Jika merujuk pada keputusan Kementerian Keuangan, maka batas NJOPTKP sendiri maksimal Rp12 juta bagi setiap wajib pajak.

Simulasi Perhitungan PBB

Simulasi Perhitungan PBBLalu, berapa tarif PBB rumah per tahun? Seperti yang diketahui, besaran PBB yang harus dibayar setiap tahun adalah 0,5% x NJKP.

Mari kita asumsikan jika Anda memiliki rumah seluas 50 m2 yang dibangun di atas lahan seluas 100 m2. 

Harga bangunannya Rp500 ribu per m2, sedangkan harga tanah mencapai Rp1 juta m2.

Lantas, alur perhitungan PBB rumah tersebut kira-kira sebagai berikut;

Bangunan = 50 x Rp500.000 = Rp.25.000.000

Tanah = 100 x Rp1.000.000 = Rp100.000.000

--------------------------------------------------------------- +

Rp125.000.000 = NJOP

NJKP = 20 persen x Rp125.000.000 = Rp25.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PBB yang harus Anda bayarkan adalah sebesar (0,5 persen x Rp25.000.000); Rp125.000.

Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan Online

Cara Cek PBB OnlineSelain secara manual, sebenarnya ada cara mudah dalam menghitung PBB, yakni melalui laman resmi BPRD pada masing-masing wilayah.

Misalnya Anda memiliki rumah di Bekasi, atau tepatnya di Perumahan Mustika Village Sukamulya.

Maka, Anda bisa mengecek biaya PBB online Bekasi lewat laman resmi kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Bekasi.

Namun, sayangnya tidak semua kantor BPRD memiliki fitur cek PBB online di laman resmi mereka. 

Sejauh ini hanya kota-kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, hingga Tangerang yang memiliki fitur tersebut.

Jika laman BPRD di daerah Anda tidak menyediakan fasilitas cek PBB online, jangan berkecil hati. 

Pasalnya, Anda masih bisa memeriksa besaran PBB lewat aplikasi iPBB.

iPBB adalah aplikasi gubahan BPRD yang dapat digunakan masyarakat dalam mencari informasi seputar PBB. 

Bagi pengguna android, kalian bisa mengunduhnya lewat Google Store melalui ponsel pintar.

Baca juga:

Jenis-Jenis Pajak Jual-Beli Apartemen Second serta Biaya Lainnya

Cara Bayar PBB secara Online dan Offline

Cara Bayar PBB secara Online dan Offline

Setelah mengetahui besaran tagihan yang harus dibayar, saatnya kita mengetahui bagaimana cara bayar PBB secara offline maupun online.

Ya, cara bayar PBB sendiri terbagi atas dua macam. 

Masing-masing cara tersebut punya langkah tersendiri dalam melakukannya. Agar tidak keliru, simak ulasannya berikut ini:

Cara Bayar PBB secara Offline

Cara Bayar PBB secara OfflineCara bayar PBB secara offline sama halnya seperti membayar iuran PBB ke loket-loket pembayaran pajak. 

Tempat-tempat yang bisa Anda datangi ketika membayar PBB, yaitu:

  • Kantor pos
  • Bank yang ditunjuk berdasarkan kebijakan pemerintah setempat
  • Petugas pemungut pajak di kelurahan atau kantor desa setempat.

Namun sebelum membayar PBB, pastikan Anda sudah mengantongi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB). 

Surat ini biasanya dibagikan oleh kelurahan/RT/RW setempat kepada warganya di awal tahun.

Apabila pajak sudah dilunasi, maka Anda akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan stempel, sebagai bukti bahwa PBB yang harus dibayarkan telah dilunasi.

SPPT yang Anda miliki hilang atau belum diberikan oleh petugas setempat? 

Jangan khawatir, Anda bisa mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk mencetak ulang SPPT tersebut.

Siapkan surat keterangan dari kelurahan, serta fotokopi KTP dan KK saat meminta SPPT ke kelurahan, ya.

Cara Bayar PBB secara Online

Cara Bayar PBB secara Online

Anda pun bisa membayar iuran pajak secara online melalui layanan Internet Banking atau ATM. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Akses ATM atau login internet banking seperti biasa
  2. Pilih menu pajak atau PBB
  3. Masukkan NOP
  4. Masukkan tahun pembayaran
  5. Pastikan nama dan jumlah pajak sudah sesuai dengan SPPT
  6. Masukkan nominal pajak dan lakukan pembayaran.

Itu tadi hal-hal penting terkait PBB yang harus Anda ketahui. 

Semoga ulasan di atas dapat membantu kita dalam menghitung dan membayar PBB secara benar, ya.

Jangan lupa, lengkapi kebutuhan properti Anda lewat 99.co Indonesia. 

Dapatkan beragam pilihan hunian menarik, seperti Cluster Mississippi Kota Wisata Cibubur dan Anarta House BSD City.

Author

Yuhan Al Khairi