Syarat Pemutihan Sertifikat Tanah beserta Cara Pengajuannya

4 min read

Pemutihan sertifikat tanah adalah program pemerintah untuk membebaskan biaya pengurusan sertifikat bagi masyarakat kurang mampu.

Tujuan diadakannya program pemutihan sertifikat tanah adalah, agar masyarakat kurang mampu bisa mengurus pembuatan maupun balik nama sertifikat secara cuma-cuma.

Seperti diketahui, sertifikat tanah merupakan dokumen autentik yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bidang tanah dan/atau bangunan yang tidak dilengkapi sertifikat rentan diserobot orang lain.

Karena itu, kepemilikan atas properti harus dicatat dan didokumentasikan ke dalam sertifikat.

Hanya saja, biaya pembuatan sertifikat tanah bisa mencapai nominal cukup besar, sehingga agak memberatkan bagi sebagian golongan, terutama masyarakat kurang mampu.

Maka itu, pemerintah pun menggalakkan program ini, agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.

Mengingat ketiadaan jaminan kepastian hukum atas tanah, kerap memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Panduan Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis dan Berbayar

Ketentuan Pemutihan Sertifikat Tanah

ketentuan pemutihan sertifikat tanah

Terdapat sejumlah ketentuan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemutihan sertifikat tanah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) No.25 Tahun 2016.

Disebutkan dalam beleid tersebut, ada beberapa golongan masyarakat yang tidak perlu membayar pembuatan sertifikat tanah, terdiri dari:

  • Masyarakat tidak mampu
  • Masyarakat yang masuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana
  • Veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, dan suami/istri/janda/duda/veteran/pensiunan PNS/ purnawirawan TNI/ purnawirawan Polri
  • Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk ibadah, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs atau tempat ziarah
  • Instansi pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit
  • Wakif atau pihak orang yang mewakafkan harta bendanya
  • Masyarakat hukum adat.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Bahwasannya masyarakat yang masuk dalam golongan yang disebutkan di atas, tidak perlu membayar biaya apapun atas tiga layanan, yaitu:

  • Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah
  • Pelayanan pemeriksaan tanah oleh panitia A atau petugas konstatasi
  • Pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi perpanjangan atau pembaharuan HGU dan HGB atau Hak Pakai berjangka waktu.

Kapan Pemutihan Sertifikat Tanah 2023?

Terkait informasi pemutihan sertifikat tanah 2023, Anda dapat melihat isi Permen ATR/Kepala BPN 25/2016 dan PP 128/2015 yang telah dipaparkan di atas. 

Merujuk pada kedua beleid tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemutihan sertifikat tanah bisa dilakukan kapan saja, selama Anda termasuk dalam golongan masyarakat yang disebutkan dalam Permen ATR/Kepala BPN 25/2016. 

Sementara, jika tidak termasuk dalam golongan masyarakat yang disebutkan dalam beleid tersebut, maka ikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah program prioritas nasional yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia.

Program yang kali pertama diluncurkan pada 2018 itu ditargetkan berakhir pada 2025.

Baca juga: Mudah, Begini Cara Mengurus Sertifikat Tanah!

Syarat Pemutihan Sertifikat Tanah

syarat pemutihan sertifikat tanah

Tujuan utama pemutihan sertifikat tanah adalah memfasilitasi kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kota.

Adanya pemutihan tanah diharapkan dapat meminimalisasi dan mencegah terjadinya sengketa, serta konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia.

Lantas, apa saja syarat pemutihan sertifikat tanah?

Jika Anda termasuk dalam golongan masyarakat yang berhak mengikuti program tersebut, berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat dan dokumen pengurusan sertifikat tanah girik atau adat:

Syarat dan dokumen pengurusan sertifikat tanah negara:

  • KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  • Kartu keluarga
  • Bukti pembayaran PBB tahun berjalan,
  • Kartu Kavling
  • Advice planning
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • AJB
  • Bukti pembayaran BPHTB
  • Bukti pembayaran PPh.

Itulah informasi mengenai seluk-beluk pemutihan sertifikat tanah dan syarat pengajuannya.

Semoga informasi ini bermanfaat.

 

Reader Interactions

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *